Walikota Lhokseumawe Diminta Buka Hotline Sarana Penyampaian Aspirasi dan Keluhan Warga

Ilustrasi hotline 

Lhokseumawe | Acehcorner.com – Warga Kota Lhokseumawe meminta kepada Walikota yang baru Dr. Sayuti Abubakar untuk membuka hotline yang dapat diakses oleh warga sebagai sarana penyampaian aspirasi dan keluhan terkait dengan fasilitas umum dan kendala masyarakat lainnya. Hal ini mendesak dilakukan mengingat banyak persoalan di masyarakat sementara tidak tersedianya wadah untuk dapat disampaikan langsung kepada pemerintah sebagai penanggung jawab daerah.

Khairul Fata, salah seorang warga Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, menyampaikan bahwa saat memilih Sayuti Abubakar dalam kontestasi Pilkada lalu ia menaruh harapan besar untuk perubahan Kota Lhokseumawe yang lebih baik dan dapat terbukanya jalur komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemimpin.

“Tentu dengan pengalaman beliau di level nasional dan telah lama menetap dan berkunjung ke kota-kota yang lebih maju di Indonesia dan luar negeri kita menaruh harapan besar akan perbaikan kondisi Lhokseumawe tercinta ke depan, salah satu hal yang perlu dilakukan adalah membuka jalur komunikasi langsung dengan masyarakat melalui adanya fasilitas hotline yang memungkinkan masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait fasilitas umum dan hal lainnya”, ujar Khairul.

Ia menambahkan, hotline yang memudahkan warga untuk menyampaikan aspirasi saat ini salah satunya via kontak WhatsApp yang nanti bisa dikelola oleh admin yang ditunjuk oleh walikota sendiri. Terkait dengan aspirasi dan keluhan warga yang disampaian dapat langsung diarahkan untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) atau petugas terkait.

Alfian, salah seorang warga Kecamatan Banda Sakti manyampiakan hal yang sama, menurutnya jika walikota hanya menerima laporan dari bawahan saja pasti tidak akan sampai hal-hal yang menjadi aspirasi dan keluhan warga.

“Kalau pak wali hanya menunggu laporan dari bawahan jangan mimpi aspirasi masyarakat bisa tersalurkan dengan baik, apalagi kita tahu kalau para pejabat di SKPK banyak yang lebih memilih bersikap ABS atau Asal Bos Senang”, tambah Alfian.

Alfian juga menyadari kalau setiap aspirasi dan keluhan warga tidak akan bisa serta merta ditindak lanjuti seperti membalikkan telapak tangan, tentu perlu waktu dan proses dan masyarakat pun mengerti hal tersebut, tapi yang terpenting adalah tersedianya wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kepada pemimpinan.  

Ia mengatakan penyediaan hotline aduan sebenarnya bukan hal baru karena sudah lebih dulu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin visioner di daerah lain di Indonesia, seperti di Walikota Bandung dan Bupati Sleman Yogjakarta. Bahkan di level negara wakil presiden sendiri juga membuka hotline pengaduan yaitu Lapor Mas Wapres.

“Kalau sarana komunikasi tidak tersedia maka selama ini banyak pengalaman kita lihat harus viral di media sosial dulu baru ditanggapi, kan kesannya sudah tidak baik”, pungkas Alfian. (DA)